Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok turut hadir dalam kegiatan Kuliah Umum Hukum Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, pada Senin, 13 Oktober 2025, bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalies ke-101 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), dengan mengusung semangat memperkuat pemahaman hukum dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, didampingi oleh anggota KPU Kota Depok, serta Sekretaris KPU Kota Depok dan jajaran staf sekretariat. Turut serta pula unsur civitas akademika dari Fakultas Hukum UI, dosen, mahasiswa, dan perwakilan lembaga penyelenggara pemilu dari berbagai daerah.

Dalam kuliah umum tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Beliau menekankan bahwa hukum pemilu harus dipahami tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Melalui forum akademik ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan. Diskusi interaktif juga berlangsung antara penyelenggara pemilu dan para akademisi mengenai penerapan asas-asas hukum pemilu dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan persiapan menuju Pilkada 2025.

Kehadiran KPU Kota Depok dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat lembaga dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pemahaman hukum pemilu bagi seluruh jajaran penyelenggara di daerah. Sinergi antara KPU dan dunia akademik menjadi langkah strategis dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, berintegritas, dan terpercaya. KPU Kota Depok berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi, dalam rangka memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkualitas di Indonesia.