KPU Kota Depok Hadiri Rapat Konsolidasi Nasional Evaluasi Pemilu & Pilkada 2024. Kota Depok – Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan demokrasi yang transparan dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (KPU Kota Depok) melalui program “#TemanPemilih” mengikuti rapat konsolidasi nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Acara tersebut diadakan pada hari Sabtu/Minggu (tanggal persis sesuai sumber Instagram), bertempat di … (lokasi nasional KPU – di Jakarta) — acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, hadir bersama Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Willi Pratama, serta Sekretaris KPU Kota Depok, Muhammad Hasbi. Kehadiran mereka menegaskan komitmen KPU Kota Depok untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tahapan pemilihan di wilayah Kota Depok.

Rapat konsolidasi nasional ini memiliki beberapa agenda utama, antara lain evaluasi teknis dan administratif atas tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, pembahasan kendala di lapangan yang dialami oleh badan adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan pada masa mendatang. Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antar-KPU daerah dengan tingkat pusat untuk menyelaraskan regulasi, standar operasional, dan sistem pelaporan yang lebih baik.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, KPU Kota Depok menegaskan bahwa proses evaluasi bukan hanya sebatas formalitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola institusi penyelenggara pemilu yang profesional, efisien dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan visi KPU Kota Depok dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah.

Pada akhirnya, rapat konsolidasi nasional ini diharapkan menghasilkan langkah-lanjut yang konkret bagi KPU Kota Depok dan seluruh jajaran daerah, guna memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dan memastikan pelaksanaan pemilihan yang lebih matang, inklusif, dan akuntabel di masa depan.