Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Forum Group Discussion (FGD) Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada Kamis hingga Jumat, 13–14 Maret 2025, bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur, Jl. Djundjunan No.96, Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam konteks pembentukan, pembinaan, dan kinerja Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilihan di lapangan, keberadaan Badan Adhoc memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 berjalan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan ini, KPU Kota Depok diwakili oleh Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, beserta jajaran anggota dan sekretariat. Mereka berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan evaluasi yang membahas secara komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan, mulai dari tahapan rekrutmen, pembekalan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja Badan Adhoc selama pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Rapat Koordinasi dan FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari KPU Provinsi Jawa Barat, yang memberikan arahan serta paparan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Badan Adhoc di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Materi yang disampaikan mencakup aspek manajerial, administratif, hingga teknis operasional, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem pendukung digital, dan penegakan prinsip akuntabilitas publik dalam setiap tahapan pemilihan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diajak untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan dan pembinaan Badan Adhoc, seperti efisiensi rekrutmen berbasis merit system, penyesuaian kebijakan terhadap dinamika lapangan, hingga strategi mitigasi terhadap potensi kendala administrasi dan logistik. Melalui forum diskusi yang interaktif, KPU Kota Depok turut menyampaikan pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan di wilayahnya, termasuk inovasi dalam pengelolaan data dan peningkatan transparansi proses rekrutmen.

Kehadiran KPU Kota Depok dalam kegiatan ini menegaskan komitmen lembaga untuk terus meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemilihan, baik di tingkat kota maupun dalam koordinasi lintas daerah di bawah supervisi KPU Provinsi Jawa Barat. Forum seperti ini juga menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi antarpenyelenggara pemilu, memastikan keseragaman standar kerja, serta membangun sistem pengawasan yang lebih kokoh untuk menjamin integritas pelaksanaan pemilihan di masa mendatang.

Melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan FGD ini, KPU Kota Depok diharapkan dapat memperkuat perencanaan kelembagaan menjelang pelaksanaan tahapan berikutnya, sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Dengan sinergi yang kuat antara KPU Kota, Provinsi, dan jajaran Badan Adhoc, diharapkan penyelenggaraan pemilihan di Kota Depok ke depan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan semangat KPU dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan di tingkat daerah maupun nasional.