KPU Kota Depok turut serta dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 4 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga validitas dan akurasi data pemilih di wilayah masing-masing. Dari KPU Kota Depok, rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, didampingi oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Dafid Hermawan, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Maria Goretti Dwi Sulistyowati, serta Staf Perencanaan Data dan Informasi, Suryatin.

Rapat pleno terbuka ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodik oleh setiap KPU Kabupaten/Kota. Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar secara sah dan akurat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi dan penyeragaman data antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota, agar proses pengelolaan data pemilih berjalan secara terpadu, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, Rapat Pleno PDPB Tingkat Provinsi Jawa Barat membahas sejumlah poin penting, termasuk pembaruan data hasil sinkronisasi dari berbagai sumber, seperti Disdukcapil, laporan masyarakat, dan temuan lapangan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota. Setiap daerah memaparkan capaian serta kendala dalam proses pemutakhiran data, yang kemudian menjadi dasar penetapan rekapitulasi PDPB di tingkat provinsi. Melalui mekanisme ini, KPU memastikan bahwa setiap perubahan data, baik penambahan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun pemilih pindah domisili, tercatat secara valid dan terverifikasi.

Kehadiran Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, menegaskan komitmen lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi penting penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa keakuratan data pemilih menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang adil, inklusif, dan demokratis. Oleh karena itu, proses PDPB tidak hanya dilihat sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan terhadap hak konstitusional warga negara.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Dafid Hermawan, turut menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kota Depok, untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sinergi antara lembaga ini sangat diperlukan agar proses validasi data kependudukan dapat mendukung penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat dan terbarukan.

Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Maria Goretti Dwi Sulistyowati, bersama Staf Perencanaan Data dan Informasi, Suryatin, juga berperan aktif dalam pelaporan teknis data PDPB dari Kota Depok. Tim ini memastikan bahwa setiap data yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan pedoman KPU RI, termasuk pemeriksaan terhadap potensi data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemilih baru hasil temuan lapangan.

Pelaksanaan rapat pleno secara daring ini juga menjadi bukti bahwa KPU Jawa Barat dan seluruh jajarannya mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga efektivitas koordinasi tanpa mengurangi kualitas substansi pembahasan. Bagi KPU Kota Depok, keterlibatan aktif dalam kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan data pemilih yang bersih, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan seluruh jajaran KPU di Jawa Barat, termasuk KPU Kota Depok, semakin solid dalam membangun sistem data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif. Proses ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, akuntabel, dan demokratis, sejalan dengan semangat KPU dalam melayani pemilih dengan integritas dan profesionalitas tinggi.