Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Selasa, 15 Juli 2025, yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Depok, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan Pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, beserta Anggota KPU Kota Depok, Dafid Hermawan, yang turut mengambil bagian dalam forum penting tersebut. Kehadiran jajaran pimpinan KPU Kota Depok menegaskan komitmen lembaga ini untuk terus membangun koordinasi yang solid dengan DPRD Kota Depok, khususnya dalam hal penguatan tata kelola, pemantauan kinerja penyelenggaraan Pemilu, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kota Depok.

Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi KPU Kota Depok untuk menyampaikan berbagai informasi terkait proses dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu, sekaligus memastikan bahwa seluruh mekanisme yang dijalankan sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi wahana evaluasi bagi KPU dan DPRD dalam merumuskan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok.

Dalam kesempatan ini, Willi Sumarlin menekankan bahwa kolaborasi antara KPU dan DPRD Kota Depok merupakan fondasi penting untuk menjamin keterbukaan informasi, memperkuat pengawasan, dan membangun kepercayaan publik terhadap setiap tahapan Pemilu. Sementara Dafid Hermawan menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk mendukung kelancaran proses administratif, teknis, dan operasional yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa KPU Kota Depok senantiasa menempatkan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Dengan keterlibatan aktif dalam forum seperti rapat paripurna ini, KPU Kota Depok berharap tercipta sinergi yang kuat antara lembaga penyelenggara dan legislatif, sehingga seluruh program dan kebijakan Pemilu dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.