Dalam upaya memperkuat demokrasi partisipatif dan mendorong sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Willi Sumarlin, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Sosialisasi, Sinergitas, dan Kolaborasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga dengan Organisasi Masyarakat” yang mengusung tema “Level Up Your Criticism: Dari Protes Jalanan ke Ruang Advokasi Kebijakan.” Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu, 15 Oktober 2025, bertempat di Aula Gedung Balai Rakyat Depok, dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan instansi pemerintah daerah. Acara ini merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan lembaga penyelenggara pemilu dalam rangka memperkuat komunikasi publik dan mengembangkan budaya demokrasi yang konstruktif.

Dalam paparannya, Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi dan perlu diarahkan sebagai kekuatan yang membangun dan mendorong perubahan kebijakan publik yang positif. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti pada bentuk protes, tetapi dapat ditransformasikan menjadi advokasi kebijakan yang berbasis data, solutif, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka dan produktif. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, organisasi masyarakat sipil, serta aktivis muda dari berbagai komunitas lokal yang aktif dalam isu demokrasi dan partisipasi publik. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan yang memperkaya pemahaman tentang pentingnya mengelola perbedaan pendapat secara sehat dalam sistem demokrasi. Melalui forum ini, KPU Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik serta saran publik, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, inklusif, dan berintegritas tinggi.