KPU KOTA DEPOK HADIRI RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA PDPB TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI KPU PROVINSI JAWA BARAT
KPU Kota Depok menghadiri Rapat Koordinasi persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 untuk KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/12), bertempat di Aula KPU Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV serta penyelarasan data dan proses pemutakhiran sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dafid Hermawan, selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; Maria Goretti Dwi Sulistyowati, selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi; serta Operator SIDALIH dari Sekretariat KPU Kota Depok. Dalam rakor ini, seluruh peserta dibekali dengan informasi teknis dan administratif terkait pelaksanaan PDPB, serta strategi dalam menjaga akurat dan validitas data pemilih yang akan digunakan pada tahapan berikutnya.
Rakor ini menjadi momen penting bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait prosedur dan mekanisme penetapan data pemilih yang akan disajikan pada Rapat Pleno Terbuka. Seluruh proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara teliti, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menghasilkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPU Kota Depok memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih tetap berjalan dengan akurasi dan validitas yang tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan PDPB yang profesional dan akuntabel. Dengan persiapan matang dan kerja sama yang solid antar KPU se-Jawa Barat, diharapkan setiap tahapan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.