Berita Terkini

Kamis, 11 Juli 2024 10:00
636

JEJAK SEHAT DEMOKRASI SUKSESKAN PILKADA 2024, KPU KOTA DEPOK AJAK MASYARAKAT IKUT JALAN SEHAT

kota-depok.kpu.go.id- Dalam rangka mensosialisasikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akan menggelar kegiatan jalan sehat tema 'Jejak Sehat Demokrasi Sukseskan Pilkada Tahun 2024 ' diisi dengan kegiatan sosialisasi dan panggung hiburan.  Jalan sehat yang digelar pada Minggu pagi (14/7/2024) mengambil titik start dan finish di alun alun Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, mengatakan kegiatan ini tanpa dipungut biaya apapun dan jalan sehat tersebut mengambil titik start dan finis di alun alun Kota Depok.  “Pada jalan sehat tersebut KPU menyediakan fasilitas berupa kaos, topi dan snack serta dibarengi dengan penampilan musik, sosialisasi pilkada dan  pengundian Doorprize," kata Willi.  Willi menuturkan jalan sehat  dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Pilkada Kota Depok yang akan digelar 27 November mendatang.  Willi berharap masyarakat dapat hadir mengikuti kegiatan jalan sehat.  "Jalan sehat disamping sosialisasi, tentunya untuk mempererat tali siaturahmi antar sesama, dengan harapan KPU bisa melaksanakan tahapan-tahapan dalam Pilkada dengan baik," ucap Willi.

Selengkapnya
Sabtu, 06 Juli 2024 17:00
548

KPU KOTA DEPOK 'GOES TO CAMPUS' TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PILKADA 2024

kota-depok.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyelenggarakan program Goes to Campus untuk menjaring pemilih muda agar turut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2024. Program Goes to Campus dengan tema' Pemilih Cerdas, Pemilih Berintegritas' berlangsung di gedung Pusat Study Jepang, Universitas Indonesia pada hari Sabtu (6/7/2024). Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutannya menyampaikan bagaimana kita ketahui salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah tingkat partisipasi. "Pada hari ini KPU Kota Depok melakukan diskusi dalam langkah ikhtiar untuk melakukan upaya sosialisasi kepada mahasiswa mungkin ada yang ber KTP Depok atau per KTP Jawa Barat yang nanti akan menggunakan hak pilih di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024," kata Willi.  Willi mengatakan mungkin sebagian sudah pernah ada punya pengalaman memilih pada saat pemilu pileg maupun Pilpres, nanti jangan lupa tanggal 27 November ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur.  Willi menjelaskan di Kota Depok ini ada banyak kampus tidak hanya di UI juga ada kampus-kampus yang lain ini adalah kegiatan perdana yang dilakukan di kampus. selain di kampus juga kita akan mengadakan KPU goes to school akan diadakan di SMA dan SMK yang ada di Kota Depok.  "Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Depok agar tingkat partisipasi di dalam Pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur meningkat" jelas Willi.  KPU Kota Depok 'Goes to Campus' menghadirkan tiga pemateri yang sangat berkompeten pada bidangnya masing-masing. Diantaranya, Dosen FEB UI, senior economist of Indonesia finansial group Ibrohim Kholilul Rahman, anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia dan anggota KPU Kota Depok Divisi Hukum dan Pengawasan Fikri Tamau.

Selengkapnya
Jumat, 05 Juli 2024 17:00
458

RAKOR, KPU KOTA DEPOK MINTA BADAN ADHOC PAHAMI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

kota-depok.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja kepada badan adhoc se-Kota Depok. Acara ini berlangsung dari hari Kamis (4/7/2024) hingga Jumat (5/7/2024), di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Depok, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dan dibuka langsung oleh anggota KPU Kota Depok, Achmad Firdaus didampingi anggota KPU Kota Depok lainnya, yakni Fikri Tamau, Dicky Hadi Wijaya dan Dafid Hermawan.  Anggota KPU Kota Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Achmad Firdaus menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah agar badan ad hoc dapat memahami dengan lebih jelas terkait penyusunan laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban anggaran Pilkada tahun 2024. “Sebagian besar anggaran hibah Pilkada yang kami terima dari pemerintah daerah digunakan untuk kebutuhan badan ad hoc, mulai dari gaji, operasional hingga berbagai bentuk pengadaan dalam menunjang kerja-kerja badan ad hoc demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak ini,” kata Firdaus. Firdaus menambahkan bahwa badan ad hoc adalah ujung tombak penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Depok. oleh karena itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk memberikan stimulus dalam proses pelaksanaan Pilkada tahun ini. “Kami mengharapkan para badan ad hoc, baik PPK maupun PPS, dapat dengan seksama mengikuti kegiatan ini hingga tuntas pada hari terakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk demi terciptanya pertanggungjawaban anggaran secara proporsional dan efisien,” jelas Firdaus. Rapat koordinasi menghadirkan pemateri dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat Abdulah Sapi'i dan Aneu Nursifah, Dosen Universitas Nasional Dr (Cand) Yusuf Wibisono, S.IP.,M.Si, Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif, Ketua KPU Kota Depok periode 2018-2023, Nana Shobarna.

Selengkapnya
Jumat, 28 Juni 2024 10:00
473

TOKOH MASYARAKAT, DAN PEJABAT PUBLIK JADI SASARAN AWAL COKLIT, KPU KOTA DEPOK TERJUNKAN 5.358 PANTARLIH

kota-depok.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok terjunkan 5.358 Pantarlih untuk memulai proses kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2024, pada hari Selasa (25/6/2024).  Tokoh agama, masyarakat, hingga pejabat publik dan artis menjadi sasaran awal. Anggota KPU Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Achmad Firdaus mengatakan, mereka menjadi sasaran awal karena sekaligus bisa turut mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kegiatan coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 sudah dimulai. "Supaya para tokoh agama, masyarakat, dan pejabat bisa ikut mensosialisasikan ke masyarakat," kata Firdaus.  Firdaus menjelaskan, anggota KPU Kota Depok ikut turun langsung melakukan monitoring. Hal ini untuk memastikan kelancaran petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pada awal pencoklitan. "Keikutsertaan kami di lapangan hanya sebatas monitoring untuk memastikan pantarlih sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur," jelas Firdaus. Adapun sejumlah prosedur tersebut antara lain, pantarlih ketika turun ke lapangan untuk mendata pemilih harus menggunakan identitas, mengenakan rompi dan topi serta membawa perlengkapan untuk melaksanakan coklit. Kemudian, usai data pemillih dicoklit, petugas akan memasang stiker sebagai tanda bahwa rumah yang bersangkutan sudah dilakukan coklit. Pun diawal pencoklitan, para petugas pantarlih dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat melakukan tugasnya dengan didampingi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD). "Pantarlih tiap kelurahan diminta untuk mencoklit  kepala keluarga yang masuk kategori tokoh masyarakat, agama, pejabat publik dan artis di wilayahnya," ucap Firdaus. Firdaus menyebut, sejumlah tokoh di Kota Depok yang sudah dicoklit di antaranya  Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Anggota DPR RI dari PKB Zainul Munasichin, Anggota DPRD Kota Depok Hj. Endah Winari, tokoh publik Fany Fadilah atau Ucup bajaj  bajuri, tokoh masyarakat H. Yahman Setiawan,  H. Acep Azhari dan tokoh agama KH. Mochtar Syarih.

Selengkapnya
Rabu, 26 Juni 2024 22:00
465

GELAR BIMTEK KEUANGAN PPK DAN PPS, KETUA KPU KOTA DEPOK MINTA PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK

kota-depok.kpu.go.id- Dalam mempersiapkan sumber daya manusia badan adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenuhi prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, KPU Kota Depok menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK dan PPS dalam Pilkada 2024 dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2024 bertempat di Royal Safari Garden, Cisarua, Kabupaten Bogor.  Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, serta anggota KPU lainnya yakni David Hermawan, Dicky Hadi Wijaya, Achmad Firdaus dan Fikri Tamau, Sekretaris KPU Kota Depok Yodi Joko Bintoro, Ketua PPK dan PPS Se- Kota Depok, Sekretariat PPK dan PPS Se- Kota Depok, seluruh Kasubag dan jajaran KPU Kota Depok. Pemateri dalam kegiatan ini dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Depok, Badan Kesbangpol Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terdapat kesepahaman antara badan Adhoc (PPK/PPS) dan sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan penyelenggara serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). "Kami berharap output dari bimtek ini adanya kesinambungan pemahaman atau persepsi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis pada kegiatan. Artinya badan Adhoc kita harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, kemudian melaporkan realisasi penggunaan anggarannya secara berjenjang" "Kami juga di KPU Kota Depok akan melaporkan seluruh realisasi anggaran kepada KPU Provinsi,’’ kata Willi.  Willi menambahkan, melalui bimtek ini, Sekretariat, PPK dan PPS se-Kota Depok juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan mekanisme pelaporan kegiatan melalui SPJ sehingga terpenuhi prinsip akuntabel selaku penyelenggara. Setiap anggaran yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, untuk itu perlu pemahaman aturan serta ketepatan, ketelitian dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.  "Akuntabilitas penyelenggara ini penting karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi ini menggunakan anggaran yang difaslilitasi oleh pemerintah daerah," jelas Willi.

Selengkapnya
Senin, 24 Juni 2024 13:00
505

KPU KOTA DEPOK LANTIK 5.358 PANTARLIH UNTUK PILKADA 2024

kota-depok.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melantik 5.358 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian data penduduk pada pemilihan kepala daerah 2024, pada hari Senin (24/6/2024).   Pelantikan dilakukan secara serentak oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara ( PPS) di kelurahan masing-masing. Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengatakan pelaksanaan coklit ini untuk persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta wali kota dan wakil wali kota.  "Serentak pelantikan pantarlih di 63 kelurahan. Setelah dilantik pantarlih langsung melaksanakan tugasnya yaitu  coklit data," kata Willi Sumarlin.  Willi menuturkan pantarlih yang resmi dilantik mendapatkan surat tugas selama satu bulan mulai 25 Juni hingga 25 Juli 2024.  "Mereka melaksanakan coklit data penduduk dalam hal ini membantu KPU  , PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih," tutur Willi.  Willi menjelaskan para pantarlih yang sudah melakukan coklit data penduduk ini mereka akan memberi tanda bukti   terdaftar kepada pemilih.  "Setelah melakukan coklit para pantarlih ini menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS," ucap Willi.  Willi menambahkan jumlah pantarlih sebanyak 5.358 disesuaikan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) se Depok dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.  Di mana satu TPS diperkirakan sekitar 400-500 pemilih sehingga dibutuhkan satu atau dua pantarlih yang melakukan coklit data penduduk.  "Saat ini kami sudah melakukan pemetaan jumlah TPS di Depok untuk Pilkada itu sebanyak 2.739," jelas Willi.

Selengkapnya