Berita Terkini

kota-depok.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja kepada badan adhoc se-Kota Depok. Acara ini berlangsung dari hari Kamis (4/7/2024) hingga Jumat (5/7/2024), di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Depok, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dan dibuka langsung oleh anggota KPU Kota Depok, Achmad Firdaus didampingi anggota KPU Kota Depok lainnya, yakni Fikri Tamau, Dicky Hadi Wijaya dan Dafid Hermawan.  Anggota KPU Kota Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Achmad Firdaus menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah agar badan ad hoc dapat memahami dengan lebih jelas terkait penyusunan laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban anggaran Pilkada tahun 2024. “Sebagian besar anggaran hibah Pilkada yang kami terima dari pemerintah daerah digunakan untuk kebutuhan badan ad hoc, mulai dari gaji, operasional hingga berbagai bentuk pengadaan dalam menunjang kerja-kerja badan ad hoc demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak ini,” kata Firdaus. Firdaus menambahkan bahwa badan ad hoc adalah ujung tombak penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Depok. oleh karena itu, diperlukan anggaran yang memadai untuk memberikan stimulus dalam proses pelaksanaan Pilkada tahun ini. “Kami mengharapkan para badan ad hoc, baik PPK maupun PPS, dapat dengan seksama mengikuti kegiatan ini hingga tuntas pada hari terakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk demi terciptanya pertanggungjawaban anggaran secara proporsional dan efisien,” jelas Firdaus. Rapat koordinasi menghadirkan pemateri dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat Abdulah Sapi'i dan Aneu Nursifah, Dosen Universitas Nasional Dr (Cand) Yusuf Wibisono, S.IP.,M.Si, Ketua Bawaslu Kota Depok Fathul Arif, Ketua KPU Kota Depok periode 2018-2023, Nana Shobarna.

kota-depok.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok terjunkan 5.358 Pantarlih untuk memulai proses kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2024, pada hari Selasa (25/6/2024).  Tokoh agama, masyarakat, hingga pejabat publik dan artis menjadi sasaran awal. Anggota KPU Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Achmad Firdaus mengatakan, mereka menjadi sasaran awal karena sekaligus bisa turut mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kegiatan coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 sudah dimulai. "Supaya para tokoh agama, masyarakat, dan pejabat bisa ikut mensosialisasikan ke masyarakat," kata Firdaus.  Firdaus menjelaskan, anggota KPU Kota Depok ikut turun langsung melakukan monitoring. Hal ini untuk memastikan kelancaran petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pada awal pencoklitan. "Keikutsertaan kami di lapangan hanya sebatas monitoring untuk memastikan pantarlih sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur," jelas Firdaus. Adapun sejumlah prosedur tersebut antara lain, pantarlih ketika turun ke lapangan untuk mendata pemilih harus menggunakan identitas, mengenakan rompi dan topi serta membawa perlengkapan untuk melaksanakan coklit. Kemudian, usai data pemillih dicoklit, petugas akan memasang stiker sebagai tanda bahwa rumah yang bersangkutan sudah dilakukan coklit. Pun diawal pencoklitan, para petugas pantarlih dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat melakukan tugasnya dengan didampingi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD). "Pantarlih tiap kelurahan diminta untuk mencoklit  kepala keluarga yang masuk kategori tokoh masyarakat, agama, pejabat publik dan artis di wilayahnya," ucap Firdaus. Firdaus menyebut, sejumlah tokoh di Kota Depok yang sudah dicoklit di antaranya  Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Anggota DPR RI dari PKB Zainul Munasichin, Anggota DPRD Kota Depok Hj. Endah Winari, tokoh publik Fany Fadilah atau Ucup bajaj  bajuri, tokoh masyarakat H. Yahman Setiawan,  H. Acep Azhari dan tokoh agama KH. Mochtar Syarih.

kota-depok.kpu.go.id- Dalam mempersiapkan sumber daya manusia badan adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenuhi prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, KPU Kota Depok menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Badan Adhoc Tingkat PPK dan PPS dalam Pilkada 2024 dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2024 bertempat di Royal Safari Garden, Cisarua, Kabupaten Bogor.  Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, serta anggota KPU lainnya yakni David Hermawan, Dicky Hadi Wijaya, Achmad Firdaus dan Fikri Tamau, Sekretaris KPU Kota Depok Yodi Joko Bintoro, Ketua PPK dan PPS Se- Kota Depok, Sekretariat PPK dan PPS Se- Kota Depok, seluruh Kasubag dan jajaran KPU Kota Depok. Pemateri dalam kegiatan ini dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Depok, Badan Kesbangpol Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terdapat kesepahaman antara badan Adhoc (PPK/PPS) dan sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan penyelenggara serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). "Kami berharap output dari bimtek ini adanya kesinambungan pemahaman atau persepsi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis pada kegiatan. Artinya badan Adhoc kita harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, kemudian melaporkan realisasi penggunaan anggarannya secara berjenjang" "Kami juga di KPU Kota Depok akan melaporkan seluruh realisasi anggaran kepada KPU Provinsi,’’ kata Willi.  Willi menambahkan, melalui bimtek ini, Sekretariat, PPK dan PPS se-Kota Depok juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan mekanisme pelaporan kegiatan melalui SPJ sehingga terpenuhi prinsip akuntabel selaku penyelenggara. Setiap anggaran yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, untuk itu perlu pemahaman aturan serta ketepatan, ketelitian dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.  "Akuntabilitas penyelenggara ini penting karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan, apalagi ini menggunakan anggaran yang difaslilitasi oleh pemerintah daerah," jelas Willi.

kota-depok.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melantik 5.358 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian data penduduk pada pemilihan kepala daerah 2024, pada hari Senin (24/6/2024).   Pelantikan dilakukan secara serentak oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara ( PPS) di kelurahan masing-masing. Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengatakan pelaksanaan coklit ini untuk persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta wali kota dan wakil wali kota.  "Serentak pelantikan pantarlih di 63 kelurahan. Setelah dilantik pantarlih langsung melaksanakan tugasnya yaitu  coklit data," kata Willi Sumarlin.  Willi menuturkan pantarlih yang resmi dilantik mendapatkan surat tugas selama satu bulan mulai 25 Juni hingga 25 Juli 2024.  "Mereka melaksanakan coklit data penduduk dalam hal ini membantu KPU  , PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih," tutur Willi.  Willi menjelaskan para pantarlih yang sudah melakukan coklit data penduduk ini mereka akan memberi tanda bukti   terdaftar kepada pemilih.  "Setelah melakukan coklit para pantarlih ini menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS," ucap Willi.  Willi menambahkan jumlah pantarlih sebanyak 5.358 disesuaikan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) se Depok dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.  Di mana satu TPS diperkirakan sekitar 400-500 pemilih sehingga dibutuhkan satu atau dua pantarlih yang melakukan coklit data penduduk.  "Saat ini kami sudah melakukan pemetaan jumlah TPS di Depok untuk Pilkada itu sebanyak 2.739," jelas Willi.

kota-depok.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar rapat koordinasi terpadu Persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di The Green Peak Hotel, Kampung Leuwimalang, Desa Kopo,  Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selama dua hari Rabu (19/6/2024) hingga Kamis (20/6/2024).  Rakor terpadu dibuka oleh Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, serta dihadiri Komisioner lainnya yakni David Hermawan, Dicky Hadi Wijaya, Achmad Firdaus dan Fikri Tamau, Sekretaris KPU Kota Depok Yodi Joko Bintoro, Camat dan Lurah Se- Kota Depok, PPK dan PPS Se- Kota Depok, para Kasubag dan jajaran KPU Kota Depok.  Adapun pemateri dalam kegiatan dari Rutan Kelas 1 Depok Brahmatiya Putra Sakti, Komite Independent Pemantau Pemilu Kaka Sumanta dan Pegiat Pemilu Nana Shobarna.  Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutanya menyampaikan mulai tanggal 13 sampai hari ini Rabu (19/6/2024) KPU Kota Depok telah melaksanakan rekrutmen Pantarlih sebanyak 5.538 Pantarlih yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian di kurang lebih 2.748 TPS se Kota Depok. "Memang Masih ada yang kurang, mudah-mudahan pada hari ini dapat dilengkapi semuanya sehingga nanti akan bertugas mulai tanggal 25 Juni-25 Juli 2024, selama satu bulan akan melakukan pencocokan dan penelitian," kata Willi.  Willi mengatakan ini ada pekerjaan rumah dari Provinsi DKI Jakarta, dimana Provinsi DKI Jakarta telah menghapus sebanyak 24 ribu NIK atau tidak lagi tinggal di DKI Jakarta. Sebagian besar mungkin ada yang tinggal di Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan. dari 24 ribu ini yang sudah melapor ke Disdukcapil Kota Depok  baru 11 ribu warga Depok yang setelah dilakukan penghapusan NIK di DKI Jakarta, masih ada sisa kurang lebih 13 ribu. "Ini menjadi tantangan untuk Pantarlih memastikan bahwa warga Depok yang tadinya warga DKI Jakarta atau DKJ warga Daerah Khusus Jakarta yang sudah mengurus pindah memilih dipastikan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 nanti," jelas Willi.  Willi menambahkan  bagi yang mengurus mohon maaf belum bisa difasilitasi untuk menggunakan hak pilih, karena ini untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok. Sehingga mereka harus mempunyai identitas kependudukan warga Depok," tutur Willi.  Willi menjelaskan nanti dilakukan proses Coklit selama satu bulan. Oleh karena itu KPU Kota Depok akan menerbitkan juga Surat Edaran kepada camat dan lurah untuk ditembuskan pada RT/RW bahwa selama satu bulan akan dilakukan proses Coklit. Memang kendala-kendala yang disampaikan oleh Pantarlih diantaranya tidak cukup hanya menggunakan atribut saja, entah nanti rompi dan sebagainya dan tanda pengenal. Tetapi juga harus pemberitahuan dari lingkungan bahwa ini benar petugas dari KPU yang akan melakukan proses Coklit untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok Tahun 2024. "Mudah-mudahan dengan data pemilih yang akurat itu dapat menjadi salah satu pemicu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu wali kota dan wakil wali kota Depok Tahun 2024," ujar Willi.

kota-depok.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan monitoring pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kecamatan Sukmajaya dan Cilodong pada hari Selasa (18/6/2024). "Salah satu yang kami tekankan terkait pentingnya melaksanakan perekrutan Pantarlih sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam perekrutan untuk Pilkada 2024. Ini demi memastikan bahwa seluruh proses pemilihan nanti berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," kata anggota KPU Kota Depok Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Achmad Firdaus.  Achmad Firdaus mengatakan dengan adanya kegiatan monitoring ini, KPU Kota Depok berharap agar seluruh tahapan pemilihan, termasuk rekrutmen Pantarlih, dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung," ujar Firdaus. Firdaus juga mengingatkan seluruh pihak terkait, termasuk PPK dan PPS, untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan. "Dengan kerjasama yang baik, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan adil, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Kota Depok," pungkasnya.