Berita Terkini

129

KPU KOTA DEPOK HADIRKAN EPISODE BARU PODCAST DENGAN TEMA PENTING TATA ATURAN PEMILU

KPU Kota Depok kembali menghadirkan episode terbaru podcast mereka dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas menjelang tahapan pemilu yang akan datang. Pada Jumat, 26 Desember 2025, pukul 08.00 WIB, episode ketiga ini akan menghadirkan narasumber Ibu Lia Wulandari, S.Sos, M.PP, Dosen Pegajar Akademik Ilmu Politik dari UPN "Veteran" Jakarta. Beliau akan membahas Tata Aturan untuk Pemilu Transparan, Akuntabel, dan Selaras (TUNTAS), sebuah tema yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Episode ini disiarkan melalui platform YouTube dan dapat diakses melalui tautan berikut: Tonton Podcast Episode 3 . Podcast ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami mekanisme pemilu yang transparan, bagaimana aturan tersebut dapat mendukung akuntabilitas, serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemilu yang berjalan sesuai harapan dan standar yang telah ditetapkan. Podcast ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses pemilu, serta memperkuat komitmen KPU Kota Depok dalam menjalankan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. KPU Kota Depok mengajak masyarakat untuk mengikuti episode ini sebagai sarana edukasi kepemiluan yang bermanfaat, serta sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi yang sehat dan berkualitas.


Selengkapnya
120

KPU KOTA DEPOK LAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEANGGOTAAN PARTAI BULAN BINTANG

KPU Kota Depok melaksanakan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dengan melakukan peninjauan langsung terhadap keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Rabu, 24 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dicky Hadi Wijaya, dan Kadiv Parmas & SDM, Achmad Firdaus. Kegiatan verifikasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kota Depok untuk memastikan data keanggotaan partai politik yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui peninjauan lapangan, KPU Kota Depok melakukan pencermatan dan klarifikasi administratif terhadap data keanggotaan partai politik, untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang terdaftar. Verifikasi dan pemutakhiran data parpol ini sangat penting dalam menjaga kualitas tata kelola kepemiluan. Data yang valid menjadi dasar bagi proses demokrasi yang lebih transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menghindari potensi kesalahan dalam data pemilih yang dapat memengaruhi hasil pemilu. KPU Kota Depok terus berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan pemilu secara profesional, terukur, dan akuntabel, sebagai bentuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Upaya ini juga memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu, dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses demokrasi adalah data yang sah dan terpercaya.


Selengkapnya
88

KPU KOTA DEPOK LAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEANGGOTAAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KPU Kota Depok melaksanakan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dengan melakukan peninjauan terhadap keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu, 24 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dicky Hadi Wijaya, dan Kadiv Parmas & SDM, Achmad Firdaus. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kota Depok untuk memastikan bahwa data kepartaian yang tercatat tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan. Melalui peninjauan lapangan, KPU Kota Depok melakukan pencermatan dan klarifikasi administratif terhadap data keanggotaan partai politik yang ada, guna memastikan kesesuaian dan validitas informasi yang tercatat. Proses verifikasi dan pemutakhiran data parpol sangat penting dalam menjaga kualitas tata kelola kepemiluan. Data yang valid dan terupdate menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang digunakan dalam proses pemilu adalah data yang akurat dan sah. KPU Kota Depok terus berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan pemilu dengan profesional, terukur, dan akuntabel, sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upaya ini juga memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sah dan terpercaya.


Selengkapnya
59

KPU KOTA DEPOK LAKSANAKAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KPU Kota Depok melaksanakan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dengan melakukan peninjauan terhadap keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu, 24 Desember 2025. Seluruh Anggota KPU Kota Depok turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas data kepartaian yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data keanggotaan partai politik tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui peninjauan lapangan, dengan KPU Kota Depok melakukan pencermatan serta klarifikasi administratif terhadap data keanggotaan yang tercatat, guna memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu adalah sah dan sesuai dengan fakta di lapangan. Verifikasi dan pemutakhiran data partai politik berperan penting dalam menjaga kualitas tata kelola kepemiluan yang baik. Data yang valid dan terupdate menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan demokrasi yang transparan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Depok berupaya meminimalisir potensi kesalahan data dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan integritas. KPU Kota Depok terus berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu secara profesional, terukur, dan akuntabel, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini mendukung penguatan integritas penyelenggaraan pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan prinsip yang sah, kredibel, dan sesuai harapan masyarakat.


Selengkapnya
70

KPU KOTA DEPOK IKUTI RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda membahas langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Rapat yang diadakan secara daring ini bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan kerja di seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan tahapan akhir tahun anggaran dengan tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam forum ini, peserta dibekali dengan pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan anggaran, pengoptimalan penyerapan anggaran yang masih tersisa, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2025 dapat diselesaikan dengan akuntabel dan efisien. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman dan memitigasi berbagai potensi kendala yang mungkin muncul menjelang penutupan tahun anggaran. Selama rapat, KPU Kota Depok turut aktif berpartisipasi dengan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan anggaran dan langkah-langkah yang sudah dan akan diambil untuk mencapai target penyerapan anggaran dengan maksimal. Proses ini dianggap sangat penting untuk mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Depok. Melalui kegiatan koordinasi ini, KPU Kota Depok semakin memperkuat komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Di akhir tahun anggaran, KPU Kota Depok berupaya agar seluruh penggunaan anggaran yang telah disetujui dapat dilaksanakan dengan optimal, guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan lebih kredibel di masa mendatang.


Selengkapnya
96

KPU KOTA DEPOK LAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEANGGOTAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KPU Kota Depok melaksanakan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dengan melakukan peninjauan terhadap keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa, 23 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Depok sebagai bagian dari komitmen KPU untuk memastikan keakuratan dan pemutakhiran data keanggotaan partai politik secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan data yang tercatat di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesuai dengan data lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi ini melibatkan pencermatan dan klarifikasi administratif terhadap data keanggotaan yang tercatat. KPU Kota Depok memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, termasuk memastikan tidak ada pemilih yang terdaftar ganda dan data yang tidak memenuhi syarat segera dihapus. Verifikasi dan pemutakhiran data ini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas data yang digunakan dalam proses pemilu dan pemilihan, serta untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tahapan kepemiluan. Verifikasi dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini sangat berperan dalam memastikan transparansi dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Data yang valid dan mutakhir adalah fondasi utama bagi proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kota Depok untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih serta keanggotaan partai politik. KPU Kota Depok berkomitmen untuk terus menjalankan setiap tahapan pemilu dengan profesional, terukur, dan akuntabel. Dengan memastikan data yang akurat dan mutakhir, KPU Kota Depok berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta memastikan bahwa proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tetap terjaga.


Selengkapnya