Berita Terkini

Jumat, 12 Desember 2025 00:00
61

KPU KOTA DEPOK HADIRI RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SEMESTER II TAHUN 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menyukseskan tahapan pemilu yang demokratis. Rapat pleno terbuka tersebut menjadi forum koordinasi antarpenyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi serta rekapitulasi data pemilih. Melalui forum ini, seluruh proses dilakukan secara transparan sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Depok dihadiri oleh Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Dafid Hermawan, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Maria Goretti Dwi Sulistyowati, serta Operator Sidalih, Suryatin. Kehadiran jajaran ini mencerminkan keseriusan KPU Kota Depok dalam mendukung pelaksanaan PDPB secara optimal dan memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melalui partisipasi aktif dalam rapat pleno terbuka ini, KPU Kota Depok terus berkomitmen untuk menjaga kualitas data pemilih serta memperkuat sinergi antarjenjang penyelenggara pemilu. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah berkelanjutan untuk menjamin hak pilih masyarakat dan mewujudkan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkualitas di Kota Depok.

Selengkapnya
Rabu, 10 Desember 2025 00:00
52

KPU KOTA DEPOK IKUTI PARMAS INSIGHT CHAPTER #9 DENGAN TEMA KOLABORASI DENGAN KOMUNITAS

KPU Kota Depok berkesempatan mengikuti Parmas Insight Chapter #9 yang kali ini mengusung tema “Kolaborasi dengan Komunitas (Sinergi dengan Komunitas Seni, Olahraga hingga Hobi)”. Kegiatan yang digelar secara daring pada Rabu, 10 Desember 2025 ini menjadi ruang diskusi penting untuk memperkuat peran komunitas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kepemiluan. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, yang menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan kreatif dalam menjangkau pemilih lintas segmentasi. “Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas, kita perlu melibatkan berbagai lapisan masyarakat melalui kolaborasi yang kreatif dengan komunitas, seperti seni, olahraga, dan hobi,” ujar Hedi Ardia dalam sambutannya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklihparmas KPU DIY, Sri Surani, hadir memberikan Keynote Speech yang menginspirasi, terutama terkait strategi membangun sinergi yang berkelanjutan antara lembaga penyelenggara pemilu dan komunitas. Sebagai narasumber, Aof Ahmad Musyafa (KPU Kabupaten Kuningan) dan Afif Fauzi (KPU Kota Bekasi) membagikan pengalaman nyata mereka dalam menggandeng komunitas seni, olahraga, dan hobi. Beragam praktik baik yang dipaparkan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan komunitas mampu menghadirkan metode sosialisasi yang lebih dekat, relevan, dan efektif bagi masyarakat. “Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi, tetapi juga membangun kedekatan dengan pemilih melalui kegiatan yang mereka minati dan ikuti,” ungkap Afif Fauzi. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Divisi Sosdiklihparmas, Kepala Bagian Parmas dan SDM, serta SDM dan Kepala Subbagian Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Partisipasi aktif para peserta semakin menguatkan komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan pemilih yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan setiap langkah sosialisasi dapat lebih efektif dalam menjangkau masyarakat, sehingga partisipasi pemilih dalam proses demokrasi semakin meningkat.

Selengkapnya
Senin, 08 Desember 2025 09:00
78

KPU KOTA DEPOK GELAR APEL PAGI UNTUK PENGUATAN DISIPLIN DAN KOORDINASI INTERNAL

KPU Kota Depok menyelenggarakan apeln pagi pada Senin, 8 Desember 2025, yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok serta seluruh jajaran Sekretariat. Kegiatan rutin ini menjadi sarana penguatan disiplin, konsolidasi, serta koordinasi internal guna memastikan tugas-tugas kelembagaan terlaksana secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada apel kali ini, Anggota KPU Kota Depok, Dede Yusipa, bertindak sebagai pembina apel. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan soliditas seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pelayanan kepemiluan. “Sebagai penyelenggara pemilu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kita,” ujar Dede Yusipa. Selain itu, beliau juga mengingatkan agar setiap pegawai senantiasa responsif dan berkualitas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. "Kita tidak hanya bertugas sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat pemilih," tambahnya. Melalui pelaksanaan apel pagi ini, KPU Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan transparan, serta memastikan setiap program dan kegiatan kelembagaan berjalan optimal demi terwujudnya pelayanan kepemiluan yang terpercaya. "Melalui apel pagi ini, kami berharap setiap pegawai memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta terus menjaga kedisiplinan dan profesionalisme di setiap kegiatan," tutup Dede Yusipa.

Selengkapnya
Senin, 08 Desember 2025 00:00
56

KPU KOTA DEPOK SELENGGARAKAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN IV TAHUN 2025

KPU Kota Depok menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Kantor KPU Kota Depok. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari ikhtiar KPU Kota Depok untuk memastikan data pemilih tetap mutakhir, akurat, dan berkualitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis di Kota Depok. Turut hadir dalam rapat pleno terbuka ini Ketua dan Anggota KPU Kota Depok, perwakilan partai politik, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Melalui forum ini, KPU Kota Depok memaparkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih yang dihimpun dari data administratif dan laporan masyarakat. Proses pemutakhiran meliputi penambahan pemilih baru, perbaikan elemen data, penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, hingga pemadanan data lintas instansi guna menjamin daftar pemilih tersusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi terkini. "Kami pastikan data yang disajikan pada rapat pleno ini adalah hasil dari pemutakhiran yang teliti dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar perwakilan KPU Kota Depok. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV Tahun 2025 ini menegaskan komitmen KPU Kota Depok untuk terus meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memperkuat pelayanan kepemiluan bagi masyarakat. Data pemilih yang valid dan berkualitas diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemilu dan pemilihan yang inklusif, partisipatif, dan terpercaya di Kota Depok. "Dengan kualitas data pemilih yang akurat, kami yakin proses demokrasi akan lebih sehat dan dapat mewujudkan pemilu yang lebih baik dan adil," tambah Ketua KPU Kota Depok.

Selengkapnya
Kamis, 04 Desember 2025 09:00
97

KPU KOTA DEPOK IKUTI PROGRAM MH JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT SERI #13 MENGENAI WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KPU Kota Depok mengikuti Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #13 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), Pengendalian Gratifikasi, dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.” Melalui forum daring ini, peserta mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme penanganan pengaduan berbasis WBS yang dirancang untuk meningkatkan transparansi serta memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran secara lebih aman dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini menjadi landasan penting dalam mendukung budaya integritas di lingkungan kerja KPU. "Penerapan sistem pengaduan yang aman dan efisien akan memperkuat komitmen kami dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," ungkap perwakilan KPU Kota Depok yang mengikuti kegiatan. Selain itu, materi mengenai pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan turut dibahas secara rinci sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur penyelenggara pemilu terhadap potensi risiko etika yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas. Pendalaman materi ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan serta kehati-hatian dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku. "Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, seluruh jajaran KPU Kota Depok semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek tugas yang diemban," tambah narasumber dalam acara tersebut. Partisipasi KPU Kota Depok dalam kegiatan ini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola dan integritas lembaga melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran, KPU Kota Depok berupaya menjaga kepercayaan publik dan memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang semakin akuntabel. "Penting bagi kami untuk selalu memastikan bahwa seluruh proses pemilu yang kami selenggarakan tidak hanya transparan tetapi juga bebas dari potensi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat," ujar perwakilan KPU Kota Depok di akhir sesi.

Selengkapnya
Kamis, 04 Desember 2025 00:00
109

KPU KOTA DEPOK HADIRI RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA PDPB TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI KPU PROVINSI JAWA BARAT

KPU Kota Depok menghadiri Rapat Koordinasi persiapan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 untuk KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis (4/12), bertempat di Aula KPU Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV serta penyelarasan data dan proses pemutakhiran sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Dafid Hermawan, selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; Maria Goretti Dwi Sulistyowati, selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi; serta Operator SIDALIH dari Sekretariat KPU Kota Depok. Dalam rakor ini, seluruh peserta dibekali dengan informasi teknis dan administratif terkait pelaksanaan PDPB, serta strategi dalam menjaga akurat dan validitas data pemilih yang akan digunakan pada tahapan berikutnya. Rakor ini menjadi momen penting bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait prosedur dan mekanisme penetapan data pemilih yang akan disajikan pada Rapat Pleno Terbuka. Seluruh proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara teliti, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menghasilkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Kota Depok memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih tetap berjalan dengan akurasi dan validitas yang tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan PDPB yang profesional dan akuntabel. Dengan persiapan matang dan kerja sama yang solid antar KPU se-Jawa Barat, diharapkan setiap tahapan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Selengkapnya